Detail Berita

Seluruh Kepala OPD Ikuti Workshop Pemanfaatan Data

MALANG - Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, MM membuka acara Workshop Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2019 di Hotel Ibis Malang, Senin (9/12) pagi. Dalam workshop yang diikuti Kepala OPD, Camat, dan Direktur RSUD di lingkup Pemkab. Malang itu menghadirkan dua orang narasumber profesional dari Dirjen Kependudukan & Catatan Sipil Kemendagri, Kasubdit Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi, M. Farid, S.STP dan Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Kependudukan Provinsi Jatim, Drs. Sambudi, M.Si.

Beberapa regulasi terkait penyelenggaraan kegiatan ini salah satunya diatur di Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. "Ini penting karena Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, mulai dari pelayanan KK, KTP, Akta Pernikahan, Akta Kelahiran, KIA, Akta Kematian, Pindah Datang.

"Hal-hal yang berkaitan dengan data jati diri dari masyarakat itu sangat berharga, untuk itu saya mohon khususnya kepada Dukcapil mempermudah masyarakat saat mengurus berkas-berkas tersebut karena dengan cepatnya pelayanan akan membuat masyarakat merasa lebih nyaman dengan begitu mereka akan menilai pelayanan di Kabupaten Malang sudah terlaksana dengan baik," ungkap bupati.

Sementara itu, Ir. Sri Meicharini, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang sekaligus sebagai penyelenggara menjelaskan bahwa workshop ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 7, bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang yang dilakukan oleh Bupati adalah pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan.

"Penyelenggaraan kegiatan workshop ini selain untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, juga untuk mewujudkan pelayanan prima administrasi kependudukan dengan mengedepankan ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Itu dimaksudkan agar memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan di wilayah Kabupaten malang," jelasnya. (humas/win)

Berita Lain